Postingan

Menampilkan postingan dari Oktober, 2020

Gubernur Sumsel Soal Omnibus Law: Tadinya Saya Khawatir UMR Hilang, Ternyata Malah Dikuatkan

Gambar
  Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemui langsung ribuan massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Pekerja-Buruh Untuk Keadilan Sumatra Selatan (GEPBUK SS), lantaran menolak disahkannya omnibus law UU Cipta kerja. Menurut Herman, sejak beberapa waktu terakhir ia sedang fokus mendengarkan penjelasan secara langsung baik dari DPR RI hingga Menteri soal banyaknya penolakan omnibus law yang banyak ditolak oleh masyarakat. Herman menjelaskan, dari 11 klaster yang masuk omnibus law, pemerintah pusat berharap dapat menunjang para pelaku UMKM dan mendongkrak perekonomian masyarakat. Pesangon hilang adalah bohong Namun, Herman mengaku lebih terfokus membahas omnibus law yang mengarah bidang ketenagakerjaan.  "Saya fokus (memahami) perubahan UU yang ketenagakerjaan, tadinya saya khawatir UMR hilang, tapi ternyata malah dikuatkan, upah minumum Provinsi ditetapkan Gubernur," terang Herman saat menemui para demonstran Herman pun mengaku, banyak kabar yang menyebar di Media sosial (Me...

Ada Demo Tolak Omnibus Law, Jalan di Depan Kantor Gubsu Ditutup

Gambar
Medan - Massa yang membawa bendera GMKI menggelar demonstrasi menolak omnibus law UU Cipta Kerja (Ciptaker) di depan kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Mereka menilai UU Ciptaker merugikan pekerja hingga petani. Pantauan detikcom di depan kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, sekitar pukul 11.45 WIB, Jumat (9/10/2020), terlihat massa datang membawa spanduk penolakan terhadap UU Ciptaker. Mereka berorasi di tengah jalan. Aksi mereka menyebabkan jalan ditutup dan arus lalu lintas dari Jalan Sudirman menuju Lapangan Benteng dialihkan ke Jalan RA Kartini. "Massa GMKI menyampaikan aspirasi untuk meminta Gubernur dan Pemerintah Sumut mendengarkan keluhan tentang omnibus law. Kami menilai banyak pekerja dan petani Sumut yang terdampak dari kebijakan omnibus law ini," kata Korwil GMKI Sumut, Gito M Pardede, saat berorasi. Gito meminta perlindungan dari Pemprov Sumut untuk mengajukan judicial review UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi ini dijaga personel gabungan dari ...